Dengan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer, Indonesia adalah negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia. Seharusnya dengan potensi perikanan yang melimpah, masyarakat pesisir pantai menjadi sejahtera. Namun, data dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan, dari 13,8 juta nelayan, 80 persen di antaranya hidup dalam kemiskinan.
Pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi salah satu perhatian utama DPP LDII. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemerintah Kabupaten Bantaeng, bekerja sama dengan LDII dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), menggelar seminar nasional dan workshop maritim di Balai Kartini, Jalan Kartini, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kamis (2/10/2014).
Para pakat maritim Indonesia berkumpul di Bantaeng untuk mencari solusi dan membuat program pengentasan kemiskinan yang menjadi masalah utama masyarakat pesisir. Mereka yang hadir pada acara itu di antaranya staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Amran Razak, SE, M.Sc, Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Sudirman Saad, M.Hum, Bupati Bantaeng, Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr, Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Pakar Sejarah Universitas Diponegoro sekaligus Ketua DPW LDII Jawa Tengah, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyo, M.Hum, ICMI Sulsel, Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd, Dewan Pakar DPP LDII, Dr. Sanusi Fattah, SE, M.Si. Seminar ini dihadiri utusan Pemprov dan Pemda se-Sulsel, DPRD, praktisi maritim, mahasiswa, LSM, pengusaha, dan kalangan umum.
Dalam seminar tersebut Ketua DPW LDII Jawa Tengah yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyo mengingatkan di masa lalu muncul berbagai kerajaan maritim di nusantara. Di Sumatera berkembang Kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-13 ). Di Kediri, muncul Kerajaan Singasari. Di Jawa muncul Kerajaan Majapahit (abad ke-12 hingga ke-15). Selain itu, di wilayah timur nusantara, dikenal Kerajaan Gowa dan Bima.
Di masa silam, nusantara adalah kerajaan-kerajaan kecil yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya melalui akses laut. Arus transportasi yang lancar memungkinkan roda perekonomian bergerak maju. Produk yang diekspor keluar nusantara pada masa itu seperti, pala, beras, kayu cendana, kain, dan cengkeh. Di sisi lain, produk luar masa itu juga dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia. Di masa lalu, produk cina juga menguasai pasaran, di antaranya sutra, mangkuk, piring, gelas, dan vas.
Seiring berjalannya waktu, kerajaan nusantara hilang bak ditelan zaman. Belanda yang saat itu menjajah wilayah Hindia Belanda, berhasil menancapkan kekuasaannya. Buktinya, pada tahun 1857 Kesultanan Bima dipaksa menandatangani kontrak pengakuan kekuasaan kolonial.
“Oleh sebab itu, tak dapat dipungkiri lagi, tradisi tradisi bahari Indonesia harus dikembalikan kemasa jayanya seperti dahulu. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar Indonesia mencapai kejayaan dan kemakmuran bangsa,” tegas Singgih.
Untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kokoh, diperlukan paradigma maritim yang kuat pula. Harus dipahami bahwa wilayah daratan (kepulauan) adalah bagian dari wilayah laut dari negara maritim Indonesia. Pembangunan tidak hanya mengarah ke daratan, tetapi juga harus mengarah ke lautan. Singgih berpesan untuk membangun negara maritim yang besar perlu sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya sejarah dan budaya maritim melalui media pendidikan, seni, dan sastra. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa selama masa penjajahan jiwa dan semangat bahari telah mengalami penurunan.
Dalam kesempatan itu Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr Sudirman Saad mengatakan, saatnya pemerintahan baru ke depan berkiprah di landas kontinen di luar 200 mil. “Indonesia yang selama ini baru berkiprah pada 12 mil dari garis pantai, sudah saatnya berkiprah di laut lepas dengan dukungan Undang-Undang Kelautan yang baru,” kata Sudirman di sela-sela Seminar Nasional dan Workshop Maritim di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, Jumat. Dia mengatakan, Indonesia tidak boleh kalah dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura yang telah berkiprah di laut lepas atau di luar 200 mil dari garis pantai.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, dengan pemerintahan yang baru nanti diharapkan pemerintah mengambil inisiatif untuk berkompetisi dengan negara-negara lain, karena hal itu menyangkut harga diri bangsa.Temasuk mengambil peran dalam melakukan konservasi laut. Sementara itu, Bupati Bantaeng H Nurdin Abdullah mengatakan, peran pemerintah daerah adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk turut membantu memanfaatkan potensi laut yang ada.
“Namun harus disadari bahwa kemampuan untuk memanfaatkan laut lepas itu sangatlah terbatas, karena fasilitas nelayan kami sangat terbatas sehingga nelayan kita rata-rata hanya mencari ikan di sekitar bibir pantai,” katanya. Nurdin mengatakan, sebenarnya cara menyelesaian persoalan kemiskinan bukan dengan kartu kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau raskin. “Harus lihat apa sih persoalan mengapa dia miskin?” katanya.
Nurdin menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir. Di Sulsel, kata Nurdin, nelayan masih jauh tertinggal dalam bidang industri penangkapan. “Sementara negara maju, saat tidur-tiduran, mereka bisa melihat gerakan ikan di bawah laut. Ini teknologi,” ujar alumnus Jepang itu. Nurdin melanjutkan, ia pernah berkunjung ke Vietnam melihat pabrik pengolahan ikan. Ternyata ikan yang diolah berasal dari Indonesia. “Ikan Indonesia dikirim ke Vietnam. Diolah di sana,” imbuhnya. Bupati dua periode itu menyimpulkan, jangan membuat program di luar kebutuhan rakyat. Jika berorientasi proyek maka uang negara akan habis. “Coba dengarkan rakyat!” pesannya. (Ilmaddin/LINES)
