Makassar (20/3). Pengurus DPW LDII Sulawesi Selatan (Sulsel) memenuhi undangan sosialisasi moderasi beragama oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihelat di Hotel Wthree Lagaligo, Makassar, Sulsel, Selasa (8/3).
Kehadiran DPW LDII Sulsel diwakiliki oleh Wakil Ketua Renreng Tjolli dan Wakil Sekretaris Ilmaddin Husain.
Ketua Panitia Hasbullah Muntu mengatakan, dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 dan peraturan Menteri Agama nomor 93 tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN Kementerian Agama.
Hadir sebagai pemateri, Staf Khusus Menteri Agama RI Muh Nuruzzaman, Staf Ahli Menteri Agama RI Hasanuddin Ali, Ketua MUI Sulawesi Selatan KH Najamuddin, dan Instruktur Moderasi Beragama Nasional yang juga Ketua Lakpesdam Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan Syaprillah.
Hasbullah mengungkapkan, kegiatan bertujuan mengembalikan praktik beragama agar sesuai esensinya. “Agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia,” sebutnya.
Pihaknya menguraikan, undangan dalam kegiatan ini berjumlah 70 orang. “Terdiri dari tokoh lintas agama, pimpinan Wahdah Islamiyah Sulsel, Hidayatullah Sulsel, LDII Sulsel, Bakomubin Sulsel, DDI Sulsel, Dewan Masjid Indonesia Sulsel, BKPRMI Sulsel, Generasi Muda FKUB, Pimpinan Cabang NU Makassar, dan PC Gerakan Pemuda Ansor Makassar, Gowa, dan Maros,” ujarnya.
Hadir pula guru MAN dan MTSN se-Kota Makassar, penyuluh/guru lintas agama, dan perwakilan masing-masing bidang Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
Muh Nuruzzaman menyampaikan materi berjudul “Tantangan Moderasi Beragama dalam Membangun Bangsa”. Di samping itu, Staf Ahli Menteri Agama RI Hasanuddin Ali menjelaskan materi “Sketsa Keberagaman Masyarakat Indonesia”.
Muh Nuruzzaman menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi latar belakang penguatan moderasi beragama penting dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adanya kelompok, organisasi, atau orang-orang yang mempertanyakan konsensus kebangsaan.
“Bukan hanya mempertanyakan tetapi juga ingin mengganti konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya. Pihaknya menyampaikan argumentasi mengapa harus menjaga Indonesia.
“Saya ini makan padi yang tumbuh di tanah Indonesia. Saya ini minum dari air yang mengalir yang bersumber dari tanah Indonesia. Saya ini menghirup udara dari udara yang ada di Indonesia. Ketika salat, tempat sujud saya di tanah Indonesia. Mungkin ketika meninggal, saya juga akan dikubur di Indonesia. Maka saya akan jaga dan rawat Indonesia sesuai dengan apa yang diwariskan oleh pendiri bangsa,” katanya.
Sementara itu, Syaprillah dalam presentasinya menyampaikan, moderasi beragama berarti tidak ekstrim, wasathiyah, kontekstual, dan adil. “Penguatan ideologi kebangsaan, berpandangan toleran, pandangan anti kekerasan (non-violence perspektif), dan akomodatif terhadap nilai dan budaya lokal,” terangnya.
Bagi LDII, konsensus kebangsaan adalah final. LDII mendukung implementasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, dari 8 program pengabdian yang LDII miliki, yang pertama adalah wawasan kebangsaan (Madin/FF Lines)
