Senin, 9 April 2012 22:24 WIB | 1362 Views
Surabaya (ANTARA News) – Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur mengusung isu penundaan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Rakernas LDII di Bogor, 11-12 April 2012.“Melihat kondisi sekarang, LDII Jatim mendukung penuh penundaan kenaikan harga BBM. Kami juga mendorong pemerintah melakukan pengembangan energi alternatif seperti bahan bakar gas,” ujar Ketua LDII Jatim Chriswanto Santoso kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Menurut dia, saat ini masyarakat sudah cukup berat menanggung biaya hidup dan kebutuhan pokok. Ia menilai, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin miskin ketika harga BBM jadi dinaikkan.
“Pemerintah pusat harus merevisi Undang-Undang Migas. Sebab sekarang sudah semakin besar sumur-sumur gas Indonesia yang dikuasai asing,” kata pria yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim tersebut.
Selain menyerukan adanya penundaan kenaikan BBM, LDII Jatim mendesak kepada DPR RI untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya yang mengatur tentang regulasi pemilihan kepala daerah.
Dengan selesainya UU Pemilu, lanjut dia, diharapkan pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019 tidak lagi dilakukan secara langsung karena cukup melalui DPRD Provinsi.
“Dengan begitu, akan ada ratusan miliar rupiah anggaran APBD yang dihemat dan bisa dialihkan ke program pro rakyat lainnya,” tukas alumnus ITS Surabaya tersebut.
Ia mencontohkan, pada Pilgub Jatim 2008 harus dilaksanakan hingga tiga putaran, yang ternyata hampir menyerap anggaran dari APBD Jatim hingga Rp1 triliun. Selanjutnya, kali ini DPRD Jatim bersama eksekutif telah mengalokasikan anggaran Pilgub Jatim 2013 mencapai Rp680 miliar.
“Nah, daripada uang digunakan untuk itu yang terkesan kecil manfaatnya, lebih baik Pilgub Jatim pemilihannya diserahkan ke DPRD. Namun dengan pertimbangan gubernur tidak memiliki spesifikasi wilayah,” ucap Chriswanto.
Sementara itu, pada Rakernas LDII direncanakan dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono, Menteri Agama Suryadharma Ali, Ketua Umum PB NU KH Said Agil Siradj, Ketua MUI Pusat KH Ma`ruf Amin serta mantan Menteri Pendidikan dan Kebudataan Malik Fajar.
(T.KR-DYT/S006)
Editor: Ruslan Burhani
