Bertempat di Pondok Pesantren Darul Hidayah, Desa Sri Minosari, Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, pada tanggal 23 Juni 2013 melaksanakan kunjungan kerja di Kab. Lampung Timur selama sehari. Dalam kunjungan ini didampingi oleh Hi. Marsendah Harahap, SH MH (Hakim Tinggi Provinsi Banten), Anwar Ahmad (staf masjid Istiqlal Jakarta), Suwarno, S.Ag Wakil Ketua DPD LDII Lampung Timur dan Kyai Ahmad Syafe’i Noor mewakili Pengurus MUI Lampung Timur serta Kapolsek Pasir Sakti (AKP Beny Sandra, SH). Hadir dalam kunjungan kerja ini adalah Camat Labuhan Maringgai (Mukholis, SE), Kepolisian Sektor Labuhan Maringgai, Kepala Desa se-Kecamatan Labuhan Maringgai, Para Kyai dan Ulama se-Lampung Timur, Ormas Islam se-Lampung Timur, dan para undangan.
Maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ini adalah MUI Pusat ingin melihat dari dekat perkembangan pondok pesantren yang ada di daerah-daerah, perkembangan ormas-ormas Islam, kinerja para ulama-ulama dalam membangun dan mendidik umat Islam, sinergitas para ulama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan MUI Pusat bisa merumuskan program-program kerja yang mengakomodir umat di lapisan tingkat bawah.
Dalam tausiyahnya KH. Drs. Adnan Harahap, menyampaikan,”Kita ini harus sesering mungkin untuk melakukan silaturrohim tanpa melihat status dalam masyarakat, agama, suku, ras dan budaya, sehingga dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan umat dan pembangunan nasional sikap yang harus diwujudkan adalah amanah, jujur, rukun, kompak dan bisa kerjasama yang baik, serta jangan bergaya hidup hidonis artinya harus hidup sederhana sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW yang artinya,”sungguh beruntung orang yang hidup hemat dan bekerja keras”.
Selain itu sebagai warga negara yang baik kita ini tidak usah memikirkan di luar kemampuan kita, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita, sehingga hidup ini penuh kedamaian, tidak melihat sana sini, berkomentar yang tidak jelas arahnya, sebagai contoh ketika belum menjadi pejabat selalu mengkritik dan berkomentar, tetapi begitu jadi pejabat atau penguasa justru melakukan tindakan korupsi. Untuk itu program pendidikan baik formal maupun informal kita hidupkan dan kita laksanakan serta harus didukung oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai stakeholder pendidikan nasional.
