Jakarta- Hasil rekomendasi Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang ditetapkan pada Senin (17/9), tadi sore ditegaskan kembali oleh ketua umum PB NU KH.Agil Siraj di Kantor PB NU dihadapan jajaran pengurus DPP LDII yang berkunjung ke Kantor PB NU Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat Rabu 26/9.
Kunjungan DPP LDII ke kantor PBNU yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Abdullah Syam diterima oleh Ketua Umum PB NU Agil Siraj di ruang kerjanya.
Pertemuan dalam situasi silaturahmi nampak akrab dan saling canda tawa dengan diselingi oleh joke-joke hasil rekomendasi Munas dan Konbes NU di cirebon. Namun demikian Agil Siroj tampak keseriusannya tatkala menyampaikan rekomendasi Munas dan Konbes NU terutama yang terkait dengan pajak dan pilkada langsung.
“Untuk para koruptor yang sudah merugikan bangsa dan negara mesti harus di hukum mati, terutama para koruptor yang ngemplang pajak. dalam kajian Islam membayar pajak itu tidak wajib, menjadi wajib karena sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara, harus taat pada peraturan pemerintah, beda dengan zakat, kalau zakat wajib, sehingga kalau zakat dikorupsi, maka koruptornya yang di adili, adapun pajak kalau dikorupsi terus-terusan makan bisa di moratoriumkan, bisa di tinjau ulang,” Ungkapnya.
ketika Prasetyo mencolek tentang pilkada, Agil menjelaskan bahwa biaya untuk pilkada langsung, banyak mudlorotnya dibanding manfaatnya, “tujuan utamanya memang bagus mencari pemimpin ideal, namun pada kenyataannya, justru menjadi perpecahan, karena perilakunya sudah menyimpang, bukan menjadi pemimpin ideal yang terpilih tetapi siapa yang duitnya banyak populer itu yang jadi rusak,” Sehingga, kata Agil lebih lanjut, pilkada langsung agar ditinjau ulang.
Sementara mengenai hukuman mati bagi koruptor yang sudah meresahkan dan merugikan negara dan bangsa, Agil mencontohkan negara Cina dan Mongolia sudah menjalankan hukuman mati bagi koruptor dan berhasil, Ujarnya.
