Zulkifli Hasan Undang LDII dan Ormas-ormas Islam Diskusi Tentang Kebangsaan

Jakarta (11/09). Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengundang pimpinan ormas Islam, sebagian tokoh agama dan masyarakat untuk berdiskusi seputar kebangsaan di kediamannya, Rumah Dinas Wakil MPR, Jakarta.

Pertemuan tersebut dimulai dengan pemaparan dinamika global terkait perang dagang Cina dan Amerika Serikat, normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dan Israel, serta isu strategis global lainnya.

Selain itu, juga berbagai isu nasional yang menjadi tantangan bangsa dan umat ke depan, yang berdampak serius terhadap bangsa dan umat seperti pandemi covid-19. Rancangan undang-undang kontroversional, dan isu lainnya.

“Kita menghadapi islamophobia di tanah air. Islam terpecah belah, seharusnya kita tidak bercerai berai hanya karena berbeda pendapat. Sependapat untuk berbeda pendapat, artinya menghormati perbedaan pendapat yang lain. Kita harus melakukan diskusi seperti ini agar bisa bersinergi dan punya pandangan luas untuk memilih sikap demi kebaikan bersama,” ujarnya.

Berbagai pimpinan Ormas menanggapi isu yang terjadi. Salah satunya Penjabat Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso. Ia berpendapat, Indonesia seperti pelanduk yang berada di antara dua gajah besar yang siap beradu antara China versus Amerika. Memihak manapun mudharatnya akan tetap ada. Harus ada langkah yang wajib dijalankan.

Menurut Chriswanto empat hal yang diperebutkan dunia ini sebenarnya energi, pangan, air, dan logam. Indonesia menjadi sumber material tanah jarang yang menjadi bahan senjata serta teknologi tingkat tinggi.

“Dari apa yang diperebutkan, kita harus membangun strategi kemandirian dalam rangka penguasaan empat hal penting itu baik untuk Indonesia dan umat Islam,” ujarnya.

Semua ormas-ormas Islam harus membangun kemandirian umat Islam dengan kompak. Sumberdaya manusia harus dipersiapkan untuk menguasai teknologi dan ilmu yang bisa menguasai empat hal itu. Chriswanto Santoso menilai, umat Islam dalam membangun kemandirian masih kurang kompak.

Padahal umat di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Umat Islam punya basis ekonomi masjid, jika ekonomi berbasis masjid dibangun dengan akumulasi akan menjadi kekuatan besar. Usaha Kegiatan Mikro (UKM) syariah juga di fasilitasi agar tidak berkompetisi sendirian.

”Kita fasilitasi untuk terjadi partnership di antara yang kecil seperti One village One Program. Yang punya kewenangan mengelola itu ayo kita buat brsama,” ujarnya menambahkan.

Selain kemandirian ekonomi, Chriswanto Santoso menilai Indonesia turut dirusak oleh politik transaksional. Ini tidak terlepas dari lemahnya kemandirian ekonomi umat. Suara umat mudah dibeli dengan uang, sehingga yang terjadi adalah keterpilihan bukan keterwakilan. Agar dunia politik Indonesia maju maka pemilu harus dilakukan secara rasional sehingga sehingga kita punya keterwakilan.

“Kita selama lima tahun sekali mengalami gebyar pemilu. Yang menang biasanya penjudinya. Di level agak tinggi pemilik modal yang bermain. Kita perjuangkan untuk bersama memperbaiki sistem sehingga terbangun kemandirian umat islam. Pak Zul dan kawan kawan di politik kalau perlu revisi peraturan terkait agar menjadi keterwakilan bukan keterpilihan,” ujarnya.

Chriswanto Santoso selanjutnya mewanti-wanti soal ketahanan pangan. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) dari PBB, dunia akan segera mengalami krisis pangan. Kini negara seperti Thailand dan Vietnam mulai membatasi impor beras. Sementara ketahanan pangan Indonesia Sebagian berasal dari impor beras.

“Kita perlu mengembangkan tenaga muda kita misalkan urban farming. Hal yang tidak kalah penting membangun kemandirian muslim disegala bidang dan perlu kerjasama agar punya bargaining yang cukup untuk melawan kekufuran,” tambahnya.

Diskusi dan pertemuan dalam suasana kekeluargaan ini diusulkan akan diselenggarakan secara berkala minimal tiga bulan sekali. Selain mempererat tali silaturahim di antara pimpinan ormas Islam dan tokoh agama dan masyarakat dengan wakil rakyat, juga banyak ide dan gagasan yang bisa diusung untuk bahan bagi pembuat kebijakan publik.

Zulkifli Hasan berkomitmen akan membawa dan menyampaikan, berbagai masukan dan saran dalam diskusi ini dalam rencana pertemuannya dengan Presiden Jokowi mendatang.