Masyarakat Indonesia masih phobia terhadap konsep ekonomi syariah. Akibatnya, sistem ekonomi syariah dipahami tidak lebih dari sekedar halal dan haram. Padahal ekonomi syariah telah terbukti mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.
Waktu itu dia bekerja di sebuah divisi yang mengurusi pengembangan produk. Pekerjaannya berkaitan dengan marketing. Ia dan tim di divisinya mendisain bagaimana kredit yang ditawarkan menjadi sangat menarik yakni membuat bunga tinggi terkesan rendah.
Karir dan hidupnya yang mapan ia tinggalkan setelah mempelajari filosofi BMT dan pendirian bank syariah pertama (Bank Muamalat Indonesia). “Sebetulnya tidak ada alasan untuk pindah ke BMI dari sisi lingkungan dan pendapatan. Hanya masalah di hati saja,” ujarnya. Keluarganya sempat meragukan niatnya semata karena kemapanan yang telah diperoleh. Manajemen di bank tempatnya bekerja ketika itu memberi kesempatan Aries untuk kembali jika nanti tidak kerasan di BMI.
Berhasil meyakinkan keluarga, ia pun hijrah. Kendati kehidupan ekonomi sempat oleng karena pendapatan menurun dan tak mendapat fasilitas, Aries merasa hatinya lebih tenang.
Berlatar belakang ekonomi konvensional dan sedikit filosofi, operasional Bank Muamalat pun dibuat. “Awalnya seperti ganti baju saja,” ungkapnya. Tapi sekarang mengarah ke purifikasi. Dari kepala sub divisi, Aries kemudian menapaki karir hingga jadi direktur BMI.
Jabatan itu pun tak dipegang lama. Ia hijrah lagi ke Permodalan Nasional Madani (PNM). “Idealismenya sama. Saya hanya merasa harus ada dukungan pemerintah. Jika hanya ada BMI saja sulit berkembang karena terbentur modal dan peraturan.” Kemapanan di BMI ditinggalkan lagi.
Sekarang, ia meyakini praktik ekonomi konvensional pun akan mengarah ke syariah. “Mungkin dengan label ethical economy,” kata suami dari Dr Wanarani dan ayah dari empat anak itu. Menurut dia tidak masalah menggunakan label berbeda asal substansinya sama yakni keadilan, jujur dan kesetaraan.
Aries Muftie mengaku datang dari keluarga yang cukup agamis. Ayahnya, Muftie Wiriadihardja, adalah dosen Universitas Gadjah Mada yang kemudian ditarik jadi direktur salah satu BUMN (asuransi) dan Eselon I di Depkeu dan Setneg. Keluarga besarnya datang dari lingkungan pesantren di Garut, Jawa Barat.
Namun demikian, idealismenya tetap ia usung ketika diajak bergabung oleh Meneg BUMN Sugiharto. Ia merasa dengan di BUMN, ada kemampuan untuk lebih mendorong ekonomi Islam. “Tapi, rupanya di negeri ini, phobia Islam masih cukup kental. Tidak saja dari kalangan non-Muslim tapi di kalangan umat Islam sendiri.”
Aries mengaku tak memaksakan sebuah bank BUMN dikonversi menjadi syariah. “Saya hanya ingin sistem ini digunakan karena di Malaysia saja berhasil bagus.” Di kementerian BUMN ia ingin mendorong supaya unit usaha syariah bank BUMN diberi porsi yang proporsional. Ia yakin jika kesempatan itu diberi, bank syariah akan menyamai bank konvensional dan mungkin lebih sukses.
Aries mengaku posisinya dilematis ketika harus menjadi tenaga ahli meneg BUMN dan ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. “Semua langkah pergantian direksi BUMN dicurigai Islamisasi,” ujarnya.
Mengenai pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan respon masyarakat tentang konsep ekonomi syariah, bagaimana pandangan Aries Muftie?
Masyarakat umumnya masih phobia terhadap konsep ekonomi syariah. Akibatnya, sistem ekonomi syariah dipahami tidak lebih dari sekedar halal dan haram. Padahal ekonomi syariah telah terbukti mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Contohnya saat krisis moneter beberapa waktu lalu.
Karena itu kami ingin konsep ekonomi syariah bisa dipahami oleh masyarakat dengan baik, serta bisa menjadi solusi dalam menjalankan roda ekonomi. Jika sudah terbukti mampu bertahan terhadap gejolak krisis, pertanyaannya mengapa pemerintah tidak serta merta memilih konsep ini untuk dijadikan sebagai langkah dalam memperbaiki kondisi ekonomi bangsa? Tetapi hal tersebut bukan kesalahan pemerintah semata, melainkan semua pihak yang belum memahami keberadaan konsep ekonomi syariah. Bersama dengan pelaku ekonomi syariah seperti Asbisindo (Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia), AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia), BMT, PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), kita berharap dukungan dari pemerintah dengan politicall will-nya bisa segera melirik sistem ini.
Bagaimana dengan kesempatan menyerap dana yang disediakan Lembaga Investasi Kuwait (Kuwait Investment Agency, KIA)?
Hingga saat ini Indonesia baru menyerap 200 juta dolar AS dari total 223 miliar dolar AS yang disediakan bagi 100 negara berkembang. Surat dari KIA yang kita terima beberapa waktu silam intinya mendorong kita untuk kembali menyerap dana tersebut.
Dana investasi tersebut merupakan 10 persen total pendapatan Kuwait yang bersumber industri minyak dan gas. Dana tersebut sengaja dianggarkan untuk membantu pengembangan sektor riil di 100 negara berkembang. Dana investasi mereka untuk negara berkembang berpotensi terus bertambah karena harga minyak dunia yang cenderung naik. Sekarang saja, harga minyak mencapai 78 dolar AS per barel.
Apa yang membuat Lembaga Investasi Kuwait tertarik melakukan investasi di Indonesia?
Kuwait Investment Agency telah menyatakan ingin berinvestasi di Indonesia. Hal itu karena Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Selain itu, return pembiayaan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan return pembiayaan di sejumlah negara lain. KIA tertarik untuk berinvestasi pada pembiayaan berbasis dolar. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur, minyak dan gas, transportasi, dan keuangan. Ia menyebutkan, KIA berencana untuk membeli bank konvensional lokal untuk dikonversi menjadi bank syariah. Terkait dana investasi tersebut pemerintah menargetkan penyerapan dana sebesar 1 miliar dolar AS . Dana tersebut akan digunakan khusus sebagai biaya pembangunan infrastruktur.
Apakah hanya KIA yang tertarik berinvestasi di Indonesia? Bagaimana dengan investor dari Timur Tengah lainnya?
Terdapat sejumlah investor Timur Tengah lainnya yang telah menyatakan keinginan untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan minyak asal Arab Saudi, Aramco. Tentunya, perusahaan ini akan berinvestasi pada sektor minyak dan gas. Selain itu Otoritas Investasi Qatar (Qatar Investment Authority/QIA) juga menawarkan dana investasi kepada Pemerintah Indonesia sebesar 850 juta dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk trust fund senilai semiliar dolar AS. Tawaran tersebut menggunakan skema investasi syariah 85:15. Hal tersebut berarti sebanyak 15 persen dari semiliar dolar AS berasal dari dana investasi Indonesia.
Apa hambatan yang membuat investor enggan masuk Indonesia?
Meskipun ingin masuk ke Indonesia, banyak investor yang mempertanyakan sejumlah regulasi terkait investasi. Di antaranya adalah mengenai instrumen investasi syariah seperti sukuk, pajak ganda yang berlaku bagi industri keuangan syariah, dan pembebasan tanah.
Saran terhadap pemerintahan SBY-JK terkait dengan investasi dari negara-negara di Timur Tengah?
Selama ini Raja Saudi tidak pernah datang ke Indonesia. Penyebabnya, pemerintah Indonesia yang melakukan kunjungan ke Arab Saudi, hampir tidak pernah membicarakan hubungan masalah kedua negara, kecuali sebatas melaksanakan haji atau umrah. Menurut saya, ini tidak efektif. Sebab, tujuan berkunjung tidak lebih dari masalah ibadah, bukan pembicaraan masalah teknis. Melalui forum ini, kita harapkan Presiden SBY bisa hadir secara langsung dan membicarakan masalah investasi di Indonesia kepada negara-negara di Timur Tengah.